Melalui JDIH, Bawaslu Sulsel Minta Bawaslu Lutra Ciptakan Produk Hukum yang Berkualitas

LUWU UTARA - Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Adnan Jamal meminta Bawaslu Luwu Utara untuk membuat produk hukum yang berkualitas.

Hal itu disampaikan saat memberikan materi dalam rapat evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat Bawaslu Luwu Utara (Lutra), Senin (18/4/2022) Sore.

Baca juga: Dandim 1418/ Mamuju Dampingi Wasev Mabesad Tinjau Lokasi TMMD ke -114 di Kodim Mamuju

Koordinator Divisi Hukum dan Datin Bawaslu Sulsel tersebut mengatakan, setiap Divisi di Bawaslu dalam melakukan sesuatu outputnya adalah produk hukum.

Dia menyebutkan, misalnya Formulir Model A Hasil Pengawasan, Surat Keputusan penetapan hasil perekrutan Panwascam, MoU antar lembaga.

Baca juga: Pemda Torut Sebut Kepala LPMP Sulsel Tidak Permasalahkan Mutasi Kepsek Penggerak ke Sekolah Non Penggerak

“Jadi apapun jenisnya buatlah produk hukum yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab Produk Hukum adalah Mahkota Bawaslu, " kata Adnan

Lebih lanjut kata dia, produk hukum dalam sebuah lembaga merupakan bentuk transparansi kepada publik, jadi publik menilai kinerja sebuah lembaga salah satunya adalah dari JDIH.

Baca juga: Bawaslu Luwu Utara Rapat Penyusunan Draft SOP Penanganan Pelanggaran

“Transparansi melalui JDIH ini penting, sebab termasuk dalam Undang-undang tentang informasi publik dan undang-undang tentang pelayanan publik, ” ucap Adnan

Dalam kesempatan ini, Adnan mengevaluasi pengelolaan JDIH Bawaslu Luwu Utara dengan tiga indikator, yakni manajerial atau tata kelola, instrument administrasi dan dukungan teknis fasilitasi.

Baca juga: Dihadapan Ketua Bawaslu Sulsel, Bawaslu Luwu Utara Paparkan Hasil Pengawasan DPB Triwulan I Tahun 2022

“Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama dalam pengelolaan JDIH yaitu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan, ” tutur Adnan